REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kepala Badan Pengendali
Lingkungan Hidup (BPLHD) Jawa Barat Anang Sudarna mengatakan, pihaknya
menghadapi persoalan lingkungan serius terkait industri pertambangan di
Jawa Barat. Menurutnya banyak penambangan di provinsi ini yang belum menerapkan good
mining practices sehingga merusak lingkungan.
"Ini hampir terjadi di semua kabupaten, walaupun ada beberapa yang menerapkan good mining practices, Tetapi sebagian besar menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat hebat,’’ kata Anang kepada Republika, di Bandung.
Anang mengatakan tidak anti terhadap penggalian potensi alam. Ia hanya menolak praktek–praktek yang merusak lingkungan. Ia berkata, masyarakat Jabar harus memerangi tersebut. BPLHD tidak mungkin melakukan sendiri tanpa dukungan masyarakat.
"Kalau kita refleksi konteks pertambangan, dari mulai pertambangan pasir besi di kawasan pantai selatan, kemudian tambang emas di berbagai tempat, galian C hampir semua di kabupaten/kota ada. Hanya saja, prakteknya itu yang sangat disayangkan tidak ramah lingkungan,’’ ungkapnya.
Demikian pula di kawasan pantai utara, lanjut Anang. Kawasan mangrovenya yang masih belum bisa direhabilitasi secara keseluruhan juga menjadi tantangan tersendiri. Hal itu berpotensi memicu banjir rob dan intrusi air laut atau air garam ke darat.
"Tentu ini akan mempengaruhi kondisi lingkungan hidup, yang pada akhirnya masyarakat akan sangat dirugikan. Baik rusak karena faktor produksi, dengan air tanahnya yang semakin tercemar oleh garam atau intrusi air laut di utara,’’ jelasnya.
Anang menuturkan, secara keseluruhan, dilihat dari index status lingkungan hidup daerah yang diterbitkan kementerian lingkungan hidup, upaya Jawa Barat menanggulangi masalah tersebut menunjukan hasil. Tingkat kerusakan tidak menukik ke bawah, setidaknya stagnan.
‘’Tapi secara keseluruhan kita masih manageable. Dimana tingkat kerusakan dan tingkat perbaikan relatif berimbang,’’ tutupnya.
"Ini hampir terjadi di semua kabupaten, walaupun ada beberapa yang menerapkan good mining practices, Tetapi sebagian besar menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat hebat,’’ kata Anang kepada Republika, di Bandung.
Anang mengatakan tidak anti terhadap penggalian potensi alam. Ia hanya menolak praktek–praktek yang merusak lingkungan. Ia berkata, masyarakat Jabar harus memerangi tersebut. BPLHD tidak mungkin melakukan sendiri tanpa dukungan masyarakat.
"Kalau kita refleksi konteks pertambangan, dari mulai pertambangan pasir besi di kawasan pantai selatan, kemudian tambang emas di berbagai tempat, galian C hampir semua di kabupaten/kota ada. Hanya saja, prakteknya itu yang sangat disayangkan tidak ramah lingkungan,’’ ungkapnya.
Demikian pula di kawasan pantai utara, lanjut Anang. Kawasan mangrovenya yang masih belum bisa direhabilitasi secara keseluruhan juga menjadi tantangan tersendiri. Hal itu berpotensi memicu banjir rob dan intrusi air laut atau air garam ke darat.
"Tentu ini akan mempengaruhi kondisi lingkungan hidup, yang pada akhirnya masyarakat akan sangat dirugikan. Baik rusak karena faktor produksi, dengan air tanahnya yang semakin tercemar oleh garam atau intrusi air laut di utara,’’ jelasnya.
Anang menuturkan, secara keseluruhan, dilihat dari index status lingkungan hidup daerah yang diterbitkan kementerian lingkungan hidup, upaya Jawa Barat menanggulangi masalah tersebut menunjukan hasil. Tingkat kerusakan tidak menukik ke bawah, setidaknya stagnan.
‘’Tapi secara keseluruhan kita masih manageable. Dimana tingkat kerusakan dan tingkat perbaikan relatif berimbang,’’ tutupnya.
Sumber
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/01/06/nhqr05-banyak-penambangan-di-jabar-yang-merusak-lingkungan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar